AD/ART MAKMUR

MUSYAWARAH KELUARGA BESAR  MUHAMMAD SYECHAN-RUKIYAH

 ( MAKMUR )PURWOJATI

Akta Notaris : Fauziah Sadeli,SH No. 23/VI-FS/2005 tgl. 30 Juni 2005

Alamat: Karangduren Desa Purwojati RT01/ 05  Kec. Purwojati  Banyumas 53175 Ph. 02815788056

 

Lampiran Berita Acara tentang   : Pembentukan Badan Musyawarah Keluarga Besar Muhammad

  Syechan-  Rukiyah Dan Pengurusnya Serta Badan-Badan Usahanya

Nomor                                                  : 002/Mustuk-Makmur/06/2012 tanggal 30 Juni 2012

SUSUNAN PENGURUS MUSYAWARAH KELUARGA BESAR MUHAMMAD SYECHAN- RUKIYAH

DAN PENGURUS USAHA-USAHANYA

MASA PERIODE 2012-2015

A.      BADAN PENGURUS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Suharto, Amd.	Ketua Umum
2	Suharti	Ketua 1
3	Raras Wuri Miswandaru, SPdI.	Ketua 2
4	Drs. A Khaerul Zubair, MM	Wakil Ketua
5	Basirun Abbas	Sekretaris
6	Yasin Nuntoro, SPdI.	Wakil Sekretaris
7	Zaenab N	Bendahara
8	Prawoto Torik Masluki, SPdI	Wakil Bendahara
9	Laeli Puji Astuti, SH	Seksi Humas
10	Sadat Nurkhasanah	Seksi Amal Usaha
11	Syarifudin Joko wasono, SE	Seksi organisasi dan Umum

B.      PENGURUS BMT MAKMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Basrun Abbas	Ketua
2	Suharto, AMd.	Wakil Ketua
3	Raras Wuri Miswandaru, SPdI	Sekretaris
4	Drs. A Khaerul Zubair, MM	Bendahara
5	Amin Khusni	Manager

C.      BADAN-BADAN USAHA LAIN DITENTUKAN KEMUDIAN

	Notulis dari Yayasan YGNI	Penanggungjawab	Ketua
	Raras Wuri Miswandaru, SPdI	Kyai Muhammad Syechan S.	Suahrto, Amd.

MUSYAWARAH KELUARGA BESAR  MUHAMMAD SYECHAN-RUKIYAH

 ( MAKMUR )PURWOJATI

Akta Notaris : Fauziah Sadeli,SH No. 23/VI-FS/2005 tgl. 30 Juni 2005

Alamat: Karangduren Desa Purwojati RT01/ 05  Kec. Purwojati  Banyumas 53175 Ph. 02815788056

 

DAFTAR HADIR PERTEMUAN

Hari/Tanggal       : Sabtu/ 30Juni 2012

Jam                        : 8.00 WIB s.d selesai

Tempat                                : Rumah Kyai Muhammad Syechan Purwojati

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Kyai Muhammad Syechan S		1	2
2	Suharto, AMd.
3	Suharti		3	4
4	Zaenab N.
5	Drs. A Khaerul Zubair, MM		5	6
6	Sadat Nurkhasanah
7	Basirun Abbas A.		7	8
8	Yasin Nuntoro, SPdI.
9	Raras Wuri Miswandaru, SPdI.		9	10
10	Syarifudin Joko Wasono, SE
11	Prawoto TorikMasluki, SPdI.		11	12
12	Laeli Puji Astuti, SH
13	Turiyah		13	14
14	Tri Cahya Tularningsih, AMd. Keb.
15	Gunawan Azhari, SE		15	16
16	Sri Johan Sapartinah
17	Sukirman		17	18
18	Rustini
19	Endang Suryani, SPdI.		19	20
20	Ani Sri Purwati, SPd.
21	Umini		21	22
22	Almi Zaida
23	Amin Khusni		23	24
24	Bait Nuaraini
25	Ramdhani Sabara Ibnuar		25	26
26	Zam-zamy Aziz

	Notulis dar Yayasan YGNI	Penanggungjawab	Ketua
	Raras Wuri Miswandaru, SPdI	Kyai Muhammad Syechan S.	Suahrto, Amd.

MUSYAWARAH KELUARGA BESAR  MUHAMMAD SYECHAN-RUKIYAH

 ( MAKMUR )PURWOJATI

Akta Notaris : Fauziah Sadeli,SH No. 23/VI-FS/2005 tgl. 30 Juni 2005

Alamat: Karangduren Desa Purwojati RT01/ 05  Kec. Purwojati  Banyumas 53175 Ph. 02815788056

 

Lampiran 2 Berita Acara Pendirian Badan Makmur Tanggal 30 Juni 2012

ANGGARAN DASAR MUSYAWARAH KELUARGA BESAR MUHAMMAD SYECHAN-RUKIYAH ( MAKMUR)

Desa

:

Purwojati

Kecamatan

:

Purwojati

Kabupaten

:

Banyumas

PASAL 1

IDENTITAS

1

Nama Badan/Organisasi

:

Musyawarah Keluarga Besar Muhammad Syechan – Rukiyah Atau disingkat MAKMUR , yang selanjutnya disebut badan musyawarah

2

Beridiri pada tanggal

:

1 Juli 2008

3

Kedudukan Badan Musyawarah

:

Desa Purwojati Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas

4

.Sifat kelompok

:

a.

Mandiri

b.

Keswadayaan

c.

Kegotong Royongan

d.

Membangun Usaha Bersama melalui wadah kelompok

PASAL 2

LANDASAN

1

Azas kelompok berdasarkan Pancasila yang bersumber Alquran dan Sunnah

2

Tujuan jangka panjang Badan Musyawarah adalah membangun kualitas kesejahteraan hidup bersama untuk masa kini dan masa depan melalui usaha-usaha Pendidikan,Sosial, Ekonomi,Budaya, Jasa dan lainnya.

PASAL 3

KEGIATAN

1

Mendirikan lembaga pendidikan baik formal, non formal dan informal guna membantu tujuan pendidikan nasional secara umum juga nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi anggota:

a.

Pendidikan Formal dibawah lembaga milik badan musyawarah yaitu : LPDF-PDNF Shidiqiin Wara`, LPP Bawormas, LPD Shidiq Rabany

b.

Pendidikan Non Formal : TPQ, Majelis Taklim,Diniyah Takmiliiyah, Keaksaraan dll.

c.

Pendidikan Informal

2

Bidang Perekonomian  dan Pertania :

a.

Membentuk Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah (BMT) : Makmur

b.

Membentuk Unit-Unit Usaha BMT Makmur

c.

Membuat Kelompok Tani

d.

Membentuk Usaha ekonomi lainnya baik atas nama sendiri maupun dengan atas nama pihak lain serta kerja sama dengan pihak lain.

3

Bidang Sosial :

a.

Membentuk Badan/ Lembaga Pengumpul,pengelola dan penyalur Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf dan hewan qurban

b.

4

Bidang Jasa dan Kesehatan

a.

Mendirikan Usaha dibidang jasa baik itu jasa perdagangan, service, dan lainnya

b.

Mendirikan Balai Kesehatan Masyrakat mandiri Makmur

c.

3

Mengembangkan usaha bersama yang memberikan manfaat dan meningkatkan ekonomi.

4

Usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan dasar organisasi

PASAL 4

KEANGGOTAAN

1

Keanggotaan Badan Musyawarah bersifat terbuka.Dalam arti setiap orang dapat menjadi anggota baru dengan mendaftar terlebih dahulu.Calon anggota yang mendaftar dapat diterima dengan keputusan Ketua dengan memperhatikan 2/3 dari seluruh anggota.

2

Yang menjadi anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” adalah yang ikut menandatangani pembentukan Badan Musyawarah dan yang mendaftar sesudah Badan Musyawarah terbentuk.

PASAL 5

ORGANISASI

1

Organisasi Badan Musyawarah disusun atas dasar kepentingan bersama melalui forum musyawarah untuk mufakat.

2

Organisasi Badan Musyawarah dibina oleh ketua dan seluruh anggota Badan Musyawarah dengan bimbingan aparat pemerintahan yang terkait.

PASAL 6

MUSYAWARAH.

1

Musyawarah Badan Musyawarah membentuk dan menyusun

a.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota.

b.

Rencana Definitif Kelompok per tahun anggaran.

c.

Usaha bersama untuk kepentingan kesinambungan Badan Musyawarah.

d.

Musyawarah maupun pertemuan sesuai kepentingan.

2

Mengangkat pengurus dan pengurus usaha

PASAL 7

KEDAULATAN

1

Kekuasaan tertinggi terletak pada musyawarah anggota.

2

Musyawarah anggota dilakukan atas undangan pengurus.

3

Anggota dapat mengusulkan untuk mengadakan musyawarah anggota dengan dukungan 6/7 (enam per tujuh) dari seluruh anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” (dibuktikan dengan daftar hadir peserta musyawarah).

PASAL 8

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan anggaran dasar Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dilakukan dengan diusulkan paling sedikit 6/7 (enam per tujuh) dari seluruh anggota,dan dihadiri paling sedikit 6/7 (enam per tujuh) dari seluruh anggota Badan Musyawarah dan anggaran dasar yang baru harus disetujui paling sedikit 6/7 (enam per tujuh) dari anggota yang menghadiri rapat perubahan anggaran dasar dengan bukti tertulis.

PASAL 9

KEUANGAN

Keuangan Badan  “ MAKMUR ” yang menjadi kekayaan Badan Musyawarah bersumber dari :

a.

Uang pangkal dan iuran anggota sesuai dengan hasil musyawarah.

b.

Sumbangan dari pemerintah maupun swasta dan donatur lainnya.

c.

Usaha lain yang dilakukan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” baik inisiatif dari dalam Badan Musyawarah “ MAKMUR ” maupun dari luar Badan Musyawarah.

d.

Pinjaman dari pemerintah maupun swasta dan pinjaman lainnya atas kesepakatan seluruh anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ”

PASAL 10

MASA BERLAKU BADAN MUSYAWARAH

a.

Masa berlaku Badan Musyawarah “ MAKMUR ” terbatas paling sedikit sebanyak 1/3 dari jumlah awal anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dan harus diadakan rapat anggota untuk maksud pembentukan Badan Musyawarah yang baru.

b.

Periode Kepengurusan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” selama 4 tahun dalam satu periode kepengurusan.Kepengurusan awal saat pembentukan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” berdasarkan kesepakatan anggota.

c.

Pemilihan Kepengurusan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dilakukan dengan pemungutan suara yang dilakukan oleh seluruh anggota.Setiap anggota memiliki satu hak suara.

d.

Kepengurusan yang dipilih adalah Posisi Ketua, sekretaris dan bendahara

e.

Yang berhak menjadi calon Ketua Badan Musyawarah “ MAKMUR ” adalah anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dan harus mendapat dukungan tertulis sebanyak  ½ (setengah) dari seluruh jumlah anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ”

f.

Calon Ketua Badan Musyawarah “ MAKMUR ” yang memperoleh suara terbanyak saat pemilihan otomatis menjabat Ketua Badan Musyawarah “ MAKMUR ”

g.

Pimpinan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” terpilih membentuk kepengurusan Badan Musyawarah.Kepengurusan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” terdiri atas :

a.

Satu orang menjabat Ketua, Sekretaris, dan bendahara

b.

Satu orang menjabat Sekretaris (dan orang yang menempati posisi Sekretaris dapat diganti Ketua).

c.

Satu orang menjabat Bendahara. (dan orang yang menempati posisi Bendahara dapat diganti Ketua).

h.

Kepengurusan yang terbentuk wajib memberikan laporan pertanggung jawaban satu kali dalam satu tahun selama masa kepengurusan.Dan diadakan pada setiap bulan kedua belas terhitung sejak pelantikan.Dan dilanjutkan pada bulan keduabelas terhitung sejak laporan pertanggung jawaban terakhir.

i

Materi laporan pertanggung jawaban yang diberikan adalah dalam hal materi keuangan dan kegiatan operasional  dari Badan Musyawarah “ MAKMUR ”

Masa berlaku Badan Musyawarah “ MAKMUR ” terbatas paling sedikit sebanyak 1/3 dari jumlah awal anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dan harus diadakan rapat anggota untuk maksud pembentukan Badan Musyawarah yang baru.

PASAL 11

MENGUNDURKAN DIRI.

1

Untuk setiap anggota yang mengundurkan diri secara sukarela dari Keanggotaan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dikenakan biaya sebesar uang pangkal dan 20% (dua puluh persen) dari kekayaan rata-rata anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ”

2

Untuk setiap anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” yang keluar dengan tidak hormat tidak memperoleh hak sebagai anggota dan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” tidak memiliki kewajiban apa pun terhadap yang bersangkutan.

PASAL 12

TAMBAHAN.

1

Untuk setiap anggota yang mengundurkan diri secara sukarela dari Keanggotaan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dikenakan biaya sebesar uang pangkal dan 20% (dua puluh persen) dari kekayaan rata-rata anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ”

2

Untuk setiap anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” yang keluar dengan tidak hormat tidak memperoleh hak sebagai anggota dan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” tidak memiliki kewajiban apa pun terhadap yang bersangkutan

PASAL 13

MASA BERLAKU.

Anggaran Dasar Badan Musyawarah “ MAKMUR ” ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di

:

Desa Purwojati

Tanggal

:

1 juli 2008

Badan Musyawarah

:

Musyawarah Keluarga Besar Muhammad Syechan – Rukiyah ( Makmur)

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

(Suharto,AMd.)

(Drs. A Khaerul Zubair, MM)

( Zaenab N.)

MUSYAWARAH KELUARGA BESAR  MUHAMMAD SYECHAN-RUKIYAH

 ( MAKMUR )PURWOJATI

Akta Notaris : Fauziah Sadeli,SH No. 23/VI-FS/2005 tgl. 30 Juni 2005

Alamat: Karangduren Desa Purwojati RT01/ 05  Kec. Purwojati  Banyumas 53175 Ph. 02815788056

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN MUSYAWARAH KELUARGA BESAR MUHAMMAD SYECHAN – RUKIYAH  ( MAKMUR )
Desa						:	Purwojati
Kecamatan						:	Purwojati
Kabupaten						:	Banyumas
PASAL 1
KEANGGOTAAN
1	Keanggotaan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” bersifat terbuka.Dalam arti siapa saja dapat mengajukan diri mendaftar untuk menjadi anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dengan catatan berasal dari keluarga besar Muhammad Syechan - Rukiyah
2.	Yang menjadi anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” adalah yang ikut menandatangani pembentukan kelompok.
3	Setiap pendaftar baru dapat menjadi anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” atas persetujuan Ketua Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dengan memperhatikan masukan 2/3 dari seluruh anggota dan menyatakan secara tertulis dapat memenuhi semua persyaratan menjadi anggota dan memenuhi semua peraturan dalam Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
4	Setiap anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” wajib :  1.    Tunduk kepada Tujuan Pendirian Badan Musyawarah. 2.    Menaati Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Aturan Pokoh dan Khusus Badan Musyawarah. 3.    Mendukung penuh Usaha – Usaha milik Makmur
5	Menyatakan secara tertulis dapat memenuhi semua persyaratan menjadi anggota dan memenuhi semua peraturan dalam Kelompok
6	Syarat menjadi anggota Badan Musyawarah “Makmur”:
	a	Mengajukan permohonan pendaftaran.
	b	Mendapat persetujuan menjadi anggota dari Ketua Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dengan memperhatikan persetujuan dari 2/3 dari seluruh anggota.
	c	Menyatakan secara tertulis dapat memenuhi semua persyaratan menjadi anggota dan memenuhi semua peraturan dalam Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
	d	Membayar Simpanan Pokok, Wajib, Sukarela.serta Zakat, Infaq Shodaqoh Melalui badan.
	e	Membayar administrasi uang pangkal satu kali saat mendaftar dan iuran setiap bulan (besarnya sesuai musyawarah anggota) sebelum tanggal 15 setiap bulan.
	f	Mengikuti kegiatan pertemuan yang diadakan setiap tahun minimal sekali pada hari raya idul fitri dan kegiatan peertemuan khusu yang diadakan untuk itu. Pelaksanaannya di koordinir oleh Ketua. Setiap anggota yang berhalangan wajib tetap memberikan biaya pertemuan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” sebagai penutup biaya kegiatan yang dilaksanakan.
	g	Wajib mengikuti setiap musyawarah yang dilakukan dan disepakati oleh Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
	h	Memupuk,membina,dan menjaga kelangsungan organisasi Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
	i	Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,dan peraturan lain yang berlaku dalam bandan musyawarah “ MAKMUR ”
	j	Dapat menjaga kepentingan dan informasi internal Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
	k	Setiap bukti pelanggaran kewajiban anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” yang dilakukan oleh setiap orang anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dikeluarkan dari keanggotaan secara tidak hormat dan kehilangan semua haknya sebagai anggota.
	l	Setiap anggota yang keluar dengan sukarela wajib menyerahkan Uang pangkal dan 20% dari kekayaan rata-rata yang dimiliki setiap anggota atas kekayaan yang dimiliki Badan Musyawarah “ Makmur”
7	Setiap anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” berhak :
	a	Mengetahui dan memperoleh setiap bantuan donasi maupun pinjaman baik berupa materi maupun program yang diperoleh Badan Musyawarah “ MAKMUR ” yang besarnya sesuai kesepakatan bersama. Informasi yang datang dapat ditanyakan dan diperoleh kepada Kepengurusan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dalam bentuk tertulis pada saat memberikan iuran. Setiap Pengurus yang melanggar bagian ini diberi sanksi penggantian posisi oleh Ketua
	b	Mengeluarkan pendapat dan usulan untuk kemajuan Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
	c	Dipilih sebagai Pengurus Badan Musyawarah “ MAKMUR ”  Dalam hal dipilih menjadi Pengurus, Pimpinan terpilih berwenang penuh memilih pengurus Badan Musyawarah “ MAKMUR”
	d	Memilih dan dipilih sebagai Ketua Badan Musyawarah “ MAKMUR ” Dalam hal pencalonan Ketua Badan Musyawarah “ MAKMUR”
	e	Pimpinan terpilih berhak penuh menentukan Kepengurusan lengkap Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
	f	Memperoleh satu berkas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
	g	Memiliki dan memanfaatkan kekayaan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” yang besarnya ditentukan sama rata dengan anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” yang lain.
	h	Setiap anggota yang mengundurkan diri secara sukarela berhak memperoleh kekayaan rata-rata seluruh anggota atas kekayaan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dengan dikurangi uang pangkal dan 20% dari kekayaan rata-rata anggota Badan Musyawarah.
	i	Menuntut pelaksanaan program kerja berjalan dari Kepengurusan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” yang belum di kerjakan di program kerja tahun sebelumnya.
PASAL 2
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS.
1	Tugas dan tanggung jawab Ketua Badan Musyawarah “ MAKMUR”
	a	Melaksanakan visi dan misi saat kampanye.
	b	Membentuk Kepengurusan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” yang terdiri dari :
		- Wakil Ketua - Satu orang menjabat Sekretaris 2 - Satu orang menjabat Bendahara.2 - Seksi -seksi
	c	Ketua Badan Musyawarah “ MAKMUR ” berhak mengganti posisi kepengurusan Badan Musyawarah “ MAKMUR”
	d	Menyusun program Kerja dalam setahun selama masa periode Kepengurusan.
	e	Ketua terpilih wajib melaksanakan visi dan misi saat pencalonan.Setiap bukti pelanggaran yang dilakukan Ketua terpilih dalam melaksanakan visi dan misi saat pencalonan dapat mengakibatkan yang bersangkutan keluar tidak hormat dari keanggotaan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dan wajib mempertanggung jawabkan kebijakan saat masih menjabat di muka hukum.
	f	Bila terjadi hal seperti tersebut di atas (nomor 4),Badan Musyawarah “ MAKMUR ” mengadakan Musyawarah Anggota sesuai persyaratan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Musyawarah “ MAKMUR ” untuk memilih Ketua Badan Musyawarah “ MAKMUR ” yang baru.
	g	Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban setiap 12 bulan terhitung sejak terpilih sebagai Ketua Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
	h	Bertanggung jawab dan berhak penuh atas keseluruhan fungsionalisasi maupun tata kelola operasional organisasi Badan Musyawarah “ MAKMUR”.
	i	Mewakili Badan Musyawarah untuk segala kegiatan dan hal yang terkait atas keberadaan Badan Musyawarah.
	j	Memimpin kegiatan Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
	k	Menandatangani urusan surat menyurat.
	l	Memberi teguran kepada anggota yang lalai memenuhi kewajibannya.
	m	Tugas-tugas lain sesuai dengan kapasitasnya.
2	Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Badan Musyawarah “ MAKMUR”
	a	Membantu Ketua dalam melaksanakan Program Kerja Pengurus Badan Musyawarah “ MAKMUR ” sesuai arahan Ketua Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
	b	Memegang Buku Inventaris dan Kegiatan Operasional Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
	c	Membuat daftar hadir dan notulen rapat.
	d	Mewakili ketua bila berhalangan.
3	Tugas dan tanggung jawab Bendahara Badan Musyawarah “ MAKMUR”
	a	Membantu Ketua dalam melaksanakan Program Kerja Pengurus Badan Musyawarah “ MAKMUR ” sesuai arahan Ketua Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
	b	Memegang Buku Rekening Tabungan Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
	c	Membukukan segala uang pemasukan dan pengeluaran Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
	d	Menginventarisir segala aset milik Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
PASAL 3
KEKAYAAN BADAN MUSYAWARAH “BANTAR DUREN SEMI”
1	Yang menjadi kekayaan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” adalah uang pangkal (yang dibayar sekali saat mendaftar menjadi anggota),uang iuran (yang dibayar sekali dalam sebulan),dan sisa hasil usaha yang dilakukan Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
2	Uang pangkal dan iuran anggota,besarnya ditentukan dalam peraturan Badan Musyawarah “ MAKMUR ”
3	Setiap anggota Badan Musyawarah “ MAKMUR ” berhak memiliki kekayaan Badan Musyawarah.Besarnya masing –masing adalah jumlah total kekayaan Badan Musyawarah dibagi rata dengan jumlah keseluruhan anggota.
4	Hal-hal mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan Badan Musyawarah “ MAKMUR ” wajib dicatat dan dipertanggung jawabkan dalam laporan pertanggung jawaban pengurus.
5	Honor/jasa untuk pengurus ditentukan dalam peraturan Badan Musyawarah dalam forum musyawarah anggota yang diadakan saat Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Badan Musyawarah ““ MAKMUR ”
PASAL 4
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.
1	Anggaran rumah tangga Badan Musyawarah “ MAKMUR ” bersifat terbuka dan dapat dilakukan perubahan.
2	Perubahan anggaran rumah tangga Badan Musyawarah “ MAKMUR ” dilakukan dengan diusulkan paling sedikit 6/7 (enam per tujuh) dari seluruh anggota,dan dihadiri paling sedikit 6/7 (enam per tujuh) dari seluruh anggota Badan Musyawarah dan anggaran rumah tangga yang baru harus disetujui paling sedikit 6/7 (enam per tujuh) dari anggota yang menghadiri rapat perubahan anggaran rumah tangga dengan bukti tertulis.
Ditetapkan di			:	Desa Purwojati
Tanggal			:	1 juli 2008
Badan Musyawarah			:	Musyawarah Keluarga Besar Muhammad Syechan – Rukiyah ( MAKMUR)
KETUA					SEKRETARIS			BENDAHARA
(Huharto, AMd.)					(Drs. A Khaerul Zubair, MM)			( Zaenab N.)